Ketua PN Jaksel Tersandung Suap: Uang Sawit Diduga Jadi Pemicu Skandal Baru di Dunia Peradilan

Ketua PN Jaksel Tersandung Suap: Uang Sawit Diduga Jadi Pemicu Skandal Baru di Dunia Peradilan

Jakarta, 13 April 2025 – Dunia peradilan Indonesia kembali tercoreng. Kali ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjadi sorotan usai terjerat dugaan kasus suap yang menyeret sektor kelapa sawit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat peradilan tersebut, memunculkan kembali kekhawatiran publik atas integritas lembaga yudikatif.

Berdasarkan laporan Kompas.com, dugaan suap ini terkait pengurusan perkara perdata yang melibatkan perusahaan kelapa sawit. Ketua PN Jaksel diduga menerima sejumlah uang sebagai imbalan untuk mempengaruhi putusan dalam perkara tersebut. Meski pihak KPK belum merilis jumlah uang yang terlibat, informasi awal menyebutkan bahwa aliran dana cukup signifikan dan berasal dari pihak yang berkepentingan memenangkan sengketa.

Kasus Lama Terulang

Kasus ini mengingatkan publik pada insiden serupa yang terjadi pada tahun 2019, saat dua hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo dan Irwan, terbukti menerima suap dalam perkara perdata antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources. Keduanya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Dengan adanya kasus terbaru ini, kekhawatiran akan budaya suap di lingkungan peradilan kembali mencuat. Praktik suap yang melibatkan hakim tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga mengancam rasa keadilan masyarakat serta kepercayaan terhadap sistem hukum.

Langkah Tegas Diperlukan

KPK menyatakan tengah mendalami kasus tersebut dan akan segera merilis informasi lengkap, termasuk nama-nama tersangka dan bukti-bukti yang berhasil diamankan. Masyarakat pun mendesak agar lembaga penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Pengamat hukum menilai bahwa pengawasan internal di Mahkamah Agung perlu diperketat, serta proses seleksi dan pembinaan hakim harus lebih transparan. Sanksi yang berat dan edukasi antikorupsi juga dinilai penting untuk memutus rantai praktik suap yang telah lama membayangi institusi peradilan.

Penutup

Kasus suap yang kembali menimpa PN Jaksel menjadi alarm keras bahwa reformasi di tubuh peradilan belum sepenuhnya tuntas. Jika tidak segera dibenahi, praktik korupsi ini berisiko mengikis habis kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Saatnya semua pihak—baik lembaga penegak hukum, pengawas internal, hingga masyarakat sipil—bersatu mendorong peradilan yang bersih dan berintegritas.

 

Mencari rumah, gedung, atau tanah berkualitas di wilayah Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Depok, dan sekitarnya? 

Atau rumah Anda belum laku terjual? Tidak perlu bingung! 

Semua proses jual-beli jadi mudah hanya di MakelaRumah. 

Kunjungi website kami  di

http://www.MakelaRumah.com

 

Sumber gambar : https://images.app.goo.gl/z5D495S3qAEb86o36

whatsapp button